Instant Melacak Anomali Cuaca

Jual sprei murah
Serangkaian survei kelautan tersebut ditujukan untuk memprediksi penyimpangan lebih awal. Ekspedisi Arus Lintas Indonesia (Arlindo) yang dilaksanakan pada 1994 hingga 1998 telah membuka jalan untuk menyelami fenomena kelautan yang selama ini masih misterius. Dari survei diketahui pola massa air yang menerobos dari Samudra Pasifik dan penyebarannya ke beberapa selat di perairan timur Indonesia.

Dalam ekspedisi diketahui volume, kecepatan, suhu, dan penyebaran ke beberapa selat hingga ”bermuara” ke Samudra Hindia. Arlindo terjadi karena tekanan dan suhu permukaan Samudra Pasifik barat lebih tinggi daripada Samudra Hindia timur. Perbedaan tinggi rata-rata di Pasifik barat 16 sentimeter ketimbang Samudra Hindia.

Arus ini dari Pasifik Utara sebagian besar (sekitar 80 persen) lewat Selat Makassar kemudian keluar lewat dua ”pintu”, yaitu Selat Lombok (25 persen) dan Selat Ombai yang berlanjut ke Laut Timor (75 persen).

Survei kelautan di kawasan ini kemudian dilanjutkan untuk mengetahui pengaruh pola arus massa air terhadap cuaca dan iklim lokal di kawasan timur Indonesia, regional, hingga global, dan keterkaitannya dengan penyimpangan cuaca El Nino atau La Nina.

Survei lanjutan disebut Instant (International Nusantara Stratification and Transport Program), dilaksanakan mulai 2003 hingga 2007. Dalam ekspedisi ini terlibat peneliti Amerika Serikat, Perancis dan Belanda, Australia dan Indonesia.

Pada ekspedisi ini dipasang 11 pelampung bawah permukaan laut disebut muring (mooring) di sejumlah tempat yang dilewati Arlindo. Muring buatan Australia ini terdiri dari rangkaian instrumen pengukur kecepatan arus, suhu muka laut, salinitas, dan tekanan air laut.

Muring ini tidak terlihat di permukaan laut, bagian atasnya yang berupa pelampung berada 35 meter di bawah paras laut. Jenis muring ini dipilih karena aman dari terjangan kapal dan aksi vandalisme.
Di bawah bola pelampung terikat sebuah kabel tempat sensor dan pelampung lain bergantung berselang-seling hingga ke pangkal kabel yang terikat pada jangkar di dasar laut. Dasar laut di lokasi tersebut dalamnya lebih dari 2.000 meter. Sistem sensor tersebut mengukur parameter kelautan secara otomatis setiap interval waktu tertentu dan merekamnya. Rekaman data tersebut akan diambil petugas di lokasi dengan kapal riset beberapa tahun kemudian.

Dari Instant yang dipimpin Arnold Gordon dari Universitas Columbia Amerika Serikat diperoleh gambaran lebih jelas tentang perpindahan massa air hangat dengan salinitas rendah dari Pasifik ke Samudra Hindia. ”Arus dari Pasifik mengarah ke Hindia, salah satunya karena posisi Pasifik relatif lebih tinggi 16 sentimeter daripada Hindia,” kata Fadli Syamsudin, peneliti fisika kelautan dari BPPT yang mengikuti program Instant.

Dalam kondisi normal, suhu air laut di Selat Makassar 28 derajat celsius dan debitnya mencapai 8 hingga 9 juta meter kubik per detik. Karena perpindahan masa air begitu besar, bila terjadi kenaikan atau penurunan suhu satu derajat saja, cukup berdampak bagi cuaca lokal hingga regional.

Saat terjadi fenomena La Nina, yaitu ketika suhu muka laut di barat Pasifik atau di utara Papua mengalami peningkatan, kecepatan arus laut ke selat itu juga meningkat menjadi 12-14 juta meter kubik per detik, atau naik hampir dua kali dari normal. Kondisi ini terjadi karena air mengalami pemuaian. Sebaliknya ketika suhu muka laut mendingin (El Nino), debit arus laut menurun menjadi 6 juta meter kubik per detik.

”Ketika saat ini terjadi La Nina debit arus di selat tersebut menjadi 12 juta meter kubik per detik. Kondisi ini akan berdampak tingginya curah hujan hingga 6 bulan ke depan,” ujar Fadli.

Pemantauan laut lanjutan lebih diarahkan pada laut dalam, untuk membantu prakiraan dan peringatan dini cuaca ekstrem. Karena laut yang mencakup 70 persen permukaan bumi memiliki andil besar dalam menyerap sebagian besar panas matahari.

”Laut dalam mendapat gangguan lingkungan lebih kecil sehingga dapat merespons lebih baik dan lebih awal gangguan alam dibandingkan dengan permukaan laut.

Jual Sprei Murah

Instant II

Tahun ini dipersiapkan babak lanjutan survei kelautan, Instant II, untuk lebih mengetahui fenoma iklim kelautan, terkait dengan El Nino Southern Oscillation (ENSO). Menurut Arnold, yang ditemui di Indian Ocean and Pacific Conference di Bali, Selasa (18/6), Instant II akan berlangsung hingga 2017 dan difokuskan di Selat Makassar.

Penelitian Gordon dan timnya dilakukan untuk mengetahui jumlah dan keterkaitan volume air ”kolam hangat” di Samudra Pasifik yang memengaruhi munculnya ENSO dengan intensitas dan durasi berbeda-beda.

Ketua Kelompok Peneliti Kebijakan Perubahan Iklim dari Balitbang Kelautan dan Perikanan Widodo Setyopranowo menyatakan, ekspedisi lanjutan ke Selat Makassar akan menggunakan Kapal Riset Bawal Putih III. Pada tahap awal, akan dilakukan penggantian komponen dua muring yang dipasang 1,5 tahun lalu di Selat Makassar.

Kawasan Barat

Riset kelautan di kawasan barat Indonesia, yaitu Java Upwelling Variations Observation (JUVO) dilaksanakan Balitbang Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan First Institute of Oceanography China. Untuk itu dilakukan penjelajahan dari Laut China Selatan untuk meneliti transpor massa air yang melewati Laut Jawa, Selat Sunda, hingga Samudra Hindia.

Selain itu, dengan menggandeng Thailand dua lembaga tersebut meneliti Monsun di perairan barat Sumatera. Tujuannya untuk meneliti fenomena iklim kelautan di laut Andaman.

Jual Sprei Murah

Akhir Setiap Pilkada

Akhir Setiap Pilkada - Peristiwa terakhir, Pilkada Kota Palembang. Sejumlah toko dibakar. Kasus Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, juga berlarut-larut. Riak-riak selalu terjadi meski relatif kecil.
Senin (10/6), Ketua MK Akil Mochtar memimpin persidangan perselisihan hasil Pilkada Provinsi Bali. Ia berkeluh kesah di depan para pihak yang bersengketa tentang sikap mereka menghadapi kekalahan.
”Sayangnya, begitu Mahkamah menetapkan (perolehan suara yang benar, putusannya selesai, hakimnya dicaci-maki. Padahal, kita sama-sama di sini, semua dipanggil ke sini (meja hakim). Kalau ternyata semua (bukti) tidak sama, kita harus pakai yang ada di dalam kotak suara. Itu, kan, dokumen resmi, disegel, dikunci. Maka itu, jika terjadi selisih perhitungan, kemudian kita tetapkan siapa yang menang,” ungkap Akil.
Inti bersengketa di MK memang adu bukti. Setiap pihak mengajukan alat bukti, baik formulir C1 maupun berkas lain. Ketika alat bukti yang diajukan para pihak berbeda-beda, MK akan memutuskan membuka kotak suara. Itu pula yang terjadi dengan sengketa Pilkada Kota Palembang. Formulir C1 yang dimiliki KPU, pemohon, dan pihak terkait (pasangan calon terpilih) berbeda. Setelah kotak suara dibuka, ternyata data ketiga pihak tersebut tidak ada yang sama dengan data di kotak suara.
Karena itu, Ketua MK selalu mengingatkan para pihak untuk segera mengajukan alat bukti, bahkan pada sidang pertama. Sengketa pilkada pada hakikatnya adalah sengketa selisih hasil suara. Tiap pihak mengklaim hitungannya benar.
Namun, pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, ketidaknetralan petugas/penyelenggara pemilu, dan pengerahan aparat/pegawai negeri sipil oleh calon petahana sering dibawa ke MK. Tidak mengherankan jika saat mengikuti sidang sengketa pilkada, cerita yang akan terungkap adalah saksi mengaku menerima uang atau barang dari calon. Nominalnya bervariasi, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Barang pun beragam, mulai dari bahan pokok hingga pakaian. Tidak mengherankan jika tiba-tiba ada gerobak sayur nongol di ruang sidang MK, jauh-jauh dibawa dari Sumatera untuk dijadikan alat bukti.
Melihat kondisi itu, MK mau tak mau mempertimbangkan pelanggaran tersebut. Mantan Ketua MK Mahfud MD berkali-kali mengungkapkan, kecurangan dan pelanggaran pilkada itu dilakukan semua pasangan calon. Karena itu, MK membuat rumusan tersendiri berkaitan dengan pelanggaran tersebut, yaitu terstruktur, sistematis dan masif (TSM) serta signifikan, memengaruhi hasil. Jika terbukti, MK membatalkan hasil dan memerintahkan pemungutan ulang.
77 persen di MK
Namun, relatif sedikit permohonan sengketa dengan dalil TSM yang dikabulkan. Akil Mochtar malah menengarai, pola TSM kini jadi andalan pasangan calon yang kalah dengan selisih suara besar. Laporan tahunan MK 2012 menyebutkan, 77 persen pilkada yang berlangsung tahun 2012 berakhir di MK. Dari 77 pilkada, hanya 18 daerah yang pilkadanya selesai tanpa campur tangan MK.
Banyaknya perkara yang masuk ke MK dan sedikitnya perkara yang dikabulkan, kata Akil, menunjukkan bahwa sebenarnya para pasangan calon hanya siap untuk menang, tetapi tidak siap untuk kalah. Tanpa bukti yang kuat, mereka bisa mengajukan keberatan terhadap ketetapan KPU dan meminta pembatalan ke MK.
Padahal, berperkara ke MK tidak murah. Meskipun MK tidak memungut biaya perkara, baik pemohon, termohon (KPU), maupun pihak terkait (pasangan calon yang lain) harus mengeluarkan biaya advokat serta menghadirkan saksi dan alat bukti. Konflik karena kalah semacam jadi kompensasi atas biaya. (SUSANA RITA)

TAJUK RENCANA

TAJUK RENCANA- Jumlah TKI di Arab Saudi, menurut data BPS pada tahun 2011, mencapai 1,5 juta orang dan yang izin tinggalnya habis mencapai 124.000 orang. Jumlah itu tentu bertambah pada tahun 2013. Belum terhitung mereka yang tetap berada di rumah majikannya tanpa paspor karena hilang atau ditahan majikan lamanya.
Membeludaknya antrean TKI di KJRI bermula dari kebijakan amnesti Pemerintah Arab Saudi kepada warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal mulai pekan kedua Mei 2013 hingga 3 Juli 2013. Mereka dimungkinkan pulang mandiri tanpa harus membayar denda. Para TKI panik mendapat kabar kebijakan amnesti hanya berlaku hingga Minggu (9/6) sehingga mereka serentak mendatangi KJRI untuk mengurus dokumen keimigrasian.
Jumlah TKI yang mengurus dokumen keimigrasian di KJRI Jeddah tidak sebanding dengan petugas KJRI yang melayani para TKI. Posisi Konsul Jenderal di Jeddah juga sedang kosong. Faktor cuaca yang panas menyengat juga ikut memicu emosi yang memunculkan amarah.
Kerusuhan itu amat disesalkan. KJRI seharusnya bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan antrean TKI untuk mendapatkan dokumen keimigrasian, dan selanjutnya melakukan langkah darurat untuk memberikan pelayanan kepada TKI tersebut. Konstitusi menegaskan, negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di mana pun mereka berada, terlepas apakah keberadaan WNI itu legal atau ilegal.
Terlepas dari problem teknis dan penanganan di saat krisis, kita berharap sikap dan perilaku pejabat, termasuk para TKI sendiri, berubah. Reformasi kultur birokrasi harus dikedepankan. Semangat memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan pendekatan birokratis. Sementara WNI di luar negeri tetap harus mengindahkan aturan hukum di negara tempat mereka berada.
Kerusuhan di KJRI Jeddah kian menambah daftar panjang litani kesedihan TKI. Kejadian di Jeddah yang memperburuk wajah Indonesia di luar negeri haruslah dijadikan tekad bersama untuk menjadikannya sebagai peristiwa terakhir. Pendataan secara menyeluruh terhadap TKI di Arab Saudi, termasuk dengan segala problematiknya, harus dilakukan sehingga setiap potensi masalah bisa langsung diselesaikan pada kesempatan pertama. Kita tidak ingin berbagai permasalahan dibiarkan menggantung yang pada akhirnya menumpuk dan meledak.

***

Korban Terus Berjatuhan di Irak
Sedikitnya 70 orang tewas dalam rangkaian ledakan bom dan serangan bersenjata yang terjadi di bagian tengah dan utara Irak, Senin (10/6).
Dua bom mobil dan serangan bunuh diri di sebuah pasar di kota Judaida al-Shat, yang didominasi kaum Syiah, di Provinsi Diyala, menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai 50 lainnya. Tidak lama kemudian, beberapa bom mobil lain diledakkan di tempat-tempat pemeriksaan di kota Mosul, Irak bagian utara, yang sebagian besar warganya kaum Sunni. Sedikitnya 24 orang tewas dalam rangkaian ledakan bom itu. Belasan orang juga tewas dalam serangan terpisah di kota Kirkuk, Taji, Tikrit, dan Tuz Khurmato.
Serangan berdarah di Irak yang nyaris terjadi setiap hari itu meningkatkan ketakutan bahwa kekerasan sektarian pada level terendah akan kembali terjadi di ”Negeri 1.001 Malam” itu. Menurut angka PBB, bulan lalu merupakan bulan paling berdarah sejak Juni 2008 setelah 1.045 warga sipil dan petugas keamanan Irak terbunuh.
Kekerasan berdarah di Irak tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Pemerintah Irak harus melakukan sesuatu untuk mencegah kejadian itu terus berulang. Memang, seusai serangan berdarah tersebut, Pemerintah Irak langsung memberlakukan jam malam. Tewasnya orang yang tidak berdosa harus segera dihentikan.
Penanganan masalah itu sungguh tidak mudah karena hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian ledakan bom dan serangan bersenjata yang terjadi pada Senin lalu. Namun, ketegangan antara kaum Syiah, yang mayoritas dan memimpin pemerintahan, dan kaum Sunni, yang minoritas, meningkat sejak tahun lalu. Kaum Sunni menuduh pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Nouri al-Maliki mendiskriminasi mereka. Namun, pemerintah membantah tuduhan itu. Bukan itu saja, pemerintahan di Baghdad pada masa lalu juga bersengketa dengan suku Kurdi yang berdiam di wilayah otonomi Kurdistan di utara.
Kita berharap PM Nouri al-Maliki bisa menyelesaikan sejumlah persoalan yang membelitnya. Harapan itu muncul setelah Maliki mengadakan kunjungan ke Erbit, ibu kota wilayah otonomi Kurdistan. Kunjungan itu dimaksudkan untuk memecah kebekuan antara pemerintah pusat di Baghdad dan pemerintah otonomi Kurdistan akibat belum ditemukannya pembagian kekayaan minyak dan kendali atas wilayah sengketa di Provinsi Nineveh, Kirkuk, Salahudin, dan Diyala yang berada di ujung wilayah Kurdistan.
Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Irak Martin Kobler menilai, kunjungan Maliki itu sebagai langkah positif ke arah yang benar. Langkah positif Maliki juga dapat dilanjutkan dengan melakukan pendekatan secara terukur kepada kaum Sunni.